tugas terstruktur 02 kewarganegaran kelompok_salsa febby valensya

PERBANDINGAN INDONESIA DAN ARAB SAUDI

 

Oleh :

Salsa Febby Valensya      (43125010265)

Regita Aulia Utami          (43125010266)

Reisya Zulfa Syahida       (43125010258)

Tiara Cakap Ayu              (43125010256)

Radhitya Javier Ryhan     (43125010267)

 

 

UNIVERSITAS MERCU BUANA

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

 

PROGRAM STUDI, MANAJEMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN

 

Latar Belakang

 

Diskursus  tentang  hubungan  antara  negara  Indonesia  dengan  Arab  Saudi  menjalin  relasi perdagangan,  bisnis,  bilateral  yang  sangat  erat namun  keduanya  memiliki  ideologiyang  pasti berbeda sebagai falsafah hidup bernegara. Dan ideologiyang dianut oleh keduanya masih menjadi perbincangan  menarik.  Persoalan  Indonesia  sebagai negara  yang  mayoritas  warganya  Islam  dan beranekaragam  tidak  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  dasar konstitusinyaatau  ideologinya, demikian juga Arab Saudi yang mayoritas penduduknya Islam bukan menjadikan sebagai negara sekuler Islam atau radikal.Sedangkan  Arab  Saudi  yang  sering  kita  kenal  sebagai  negara  kerajaan  yang  selama  ini dikenal sebagai gerbong utama yang menggerakkanpenyebaran wahabisme. Di negeri ini wahabi lahir dan tumbuh menjadi sebuah ideologibesar, yang konon katanya menaungi segenap kebijakan yang  lahir  di  negeri  kerajaan  tersebut.Negara  Indonesia  biasa  dikatakan  sebagai  negara  yang moderat dimana hukum konstitusinya tidak bertentangan dengan hukum Islam(Azizy et al., 2002). Perlu  kita  ketahui bahwasanyaPancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia  mempunyai  nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai ketuhanan dannilai kemanusiaan.

 

Tujuan

 

Negara    Indonesia    sebagaimana    tercantum    dalam    UUD    1945 merupakan   negara   hukum   yang berpedoman   kepada   ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara, eksistensi Pancasila adalah suatu pencapaian yang nyatadalam tegaknya negara hukum sebagai landasan ideologibagi  Indonesia.  Gagasan  politik  yang  tertuang  di dalam    Pancasilamerupakan    rumusan    solutif    dan    sempurna. Sedangkan  dinegara  Arab  Saudi  ideologi  mazhab  Wahhabi  yang selanjutnya  menjadi  dasar  legitimasi  kekuasaan  dan  pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab. Metode  penelitian  dalam  artikelini  yang  digunakan  ialah  metode deskriptifanalitis,  metode  deskriptif  analitis  pada  dasarnya  meneliti kaidah-kaidah  dari  sumberdata,  menelaah permasalahandengan berpedomanpada   data   sekunder   seperti   bahanhukumprimer, sekunderdan  tersier.  Adapun  hasil  dari  penelitiandalam  jurnal  ini ialah ideologinegara Indonesia telah termaktub dalam UUD 1945 yaitu Pancasila   yang   berfungsi   memberikan   arah   perjuangan   bangsa Indonesia  dalam  mencapai  cita-cita  dan  tujuan Nasional.

 

Metode Penelitian

 

Metode penelitian dalam artikelini yang digunakan ialah metode deskriptifanalitis, metode deskriptif analitis pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah dari sumberdata, menelaah permasalahan

 

PROFIL SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

 

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

 

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

 

republik presidensial, yang berarti presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat. Sistem ini menganut pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan menggunakan prinsip checks and balances, di mana presiden dan parlemen (DPR) memiliki kedudukan yang setara dan tidak saling bertanggung jawab.

 

PROFIL SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN ARAB SAUDI

 

 Indonesia, sebagai sebuah republik presidensial, berdiri di atas landasan demokrasi. Rakyatnya memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum, dan ideologi Pancasila menjadi dasar negara yang menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Arab Saudi menerapkan sistem monarki absolut, kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja yang tidak dipilih oleh rakyat. Raja memiliki kendali penuh atas pemerintahan dan segala kebijakan negara.

 

Tercermin dalam sistem hukum kedua negara. Indonesia menggabungkan unsur-unsur hukum perdata warisan kolonial, hukum adat, dan hukum Islam untuk isu-isu tertentu seperti pernikahan dan warisan. Sistem ini didasarkan pada undang-undang tertulis yang menjamin hak asasi manusia. Arab Saudi menerapkan sistem hukum syariat Islam yang ketat, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Akibatnya, hukuman mati dan hukuman lain yang dianggap tidak sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional masih diterapkan secara luas di Arab Saudi.

 

 

 

 

 

 

TABEL PERBANDINGAN PEMERINTAHAN

 

Aspek

Indonesia

Arab Saudi

Sistem pemerintahan

Presidensial (demokrasi)

Monarki absolut

Kepala negara

Presiden, dipilih lewat pemilu

Raja, diwariskan turun temurun

Konstitusi / dasar hukum

UUD 1945, pancasila, hukum nasional

Al-Quran, hadist, syariat islam

Lembaga politik

DPR, DPD, partai politik. pemilu

Majelis Syura (penasehat), tidak ada partai politik

Hubungan agama dan negara

Negara menjamin kebebasan ber agama (pancasila)

Negara islam, hukum dan politik sepenuhnya berdasarkan syariat.

 

ANALISIS KRITIS DAN REFLEKSI KELOMPOK

 

Perbandingan Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan. Indonesia dengan sistem presidensial demokratis memberi ruang partisipasi rakyat melalui pemilu dan prinsip checks and balances, meski praktiknya masih menghadapi masalah seperti korupsi dan politik uang. Sementara itu, Arab Saudi dengan monarki absolut mampu menjaga stabilitas politik, tetapi membatasi partisipasi rakyat dan sering menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia.

 

Dari kajian ini, kelompok kami menyadari bahwa setiap sistem pemerintahan lahir dari konteks sejarah dan budaya masing-masing. Indonesia dapat belajar konsistensi ideologi dari Arab Saudi, sementara Arab Saudi bisa mengambil nilai demokrasi partisipatif dari Indonesia. Bagi kami sebagai mahasiswa, memahami perbandingan ini menumbuhkan sikap kritis sekaligus apresiasi terhadap keberagaman sistem politik di dunia.

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

 

Perbandingan Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem presidensial demokratis dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, sementara Arab Saudi menerapkan monarki absolut dengan syariat Islam sebagai landasan hukum. Keduanya mencerminkan nilai budaya dan sejarah masing-masing: Indonesia menekankan persatuan dalam keberagaman, sedangkan Arab Saudi menekankan konsistensi ideologi keagamaan.

 

Berdasarkan kajian ini, kelompok kami merekomendasikan agar Indonesia terus memperkuat praktik demokrasi yang bersih dan partisipatif, sementara Arab Saudi dapat mempertimbangkan pemberian ruang partisipasi rakyat yang lebih luas. Bagi mahasiswa, perbandingan ini menjadi pelajaran penting untuk bersikap kritis, menghargai perbedaan sistem politik, serta mengambil nilai positif dari keduanya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

tugas terstruktur 01 kewarganegaraan_salsa febby valensya

Gambar
  REFLEKSI SIKAP : TANGGUNG JAWAB MAHASISWA UNTUK MENJAGA PERSATUAN   Oleh :   NAMA PENULIS Salsa Febby Valensya (43125010265)   Abstrak   Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan fondasi penting agar negara tetap kokoh menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Ditengah keragaman budaya, suku, agama, dan ideology, mahasiswa sebagai generasi intelektual memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga persatuan. Artikel ini merefleksikan sikap dan peran mahasiswa dalam menjaga persatuan, menganalisis permasalahan yang muncul, serta merumuskan saran konkrit agar tanggung jawab tersebut bisa dijalankan lebih optimal. Dari pembahasan terlihat bahwa hambatan seperti individualisme, penyebaran hoaks, intoleransi, dan konflik indentitas menjadi ancaman bagi persatuan. Di sisi lain, peran mahasiswa sebagai agen perubahan, jembatan dialog, teladan dimedia sosial, dan penggerak dalam kegiatan sosial menjadi solusi pentin. Pada akhirnya, rekomend...
Baca selengkapnya

Tugas mandiri 01 kewarganegaraan_salsa febby valensya

 JAWABAN ESSAI 1. Kewarganegaraan aktif dan bertanggung jawab berarti menjalankan hal dan kewajiban dengan kesadaran penuh tanggung jawab serta berkontribusi positif bagi lingkungan. Dikampus, hal ini tercemin dari sikap taat aturan, menghargai perbedaan, dan menjaga suasa tetap kondusif.  2. sebagai mahasiswa baru di mercu buana dan salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan bisnis saya berusaha mencerminkan sikap sebagai warga negara yang baik dengan ikut berpartisipasi pada salah satu organisasi di Fakultas feb yang mengajarkan kerja sama tim yang baik dan tanggung jawab, selain itu saya juga menjaga sikap toleransi yang baik terhadap teman" saya baik dalam hal agama, suku, negara.  3. Nilai kewarganegaraan yang saya rasakan paling relavan di kampus adalah tanggung jawab sosial dan toleransi 4. Menurut saya, sikap saya sebagai warga kampus sudah lebih baik dibandingkan saat saya masih di SMA, terutama dalam hal rasa tanggung jawab. Saya kini lebih sadar untuk menyel...
Baca selengkapnya

TUGAS MANDIRI 02 - salsa febby valensya

  JUDUL TUGAS : STUDI PUSTAKA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UUD 1945 DAN LITERATUR ILMIAH Salsa febby valensya [ E23 ]   PENDAHULUAN Latar Belakang Sistem pemerintahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara karena menjadi dasar dalam mengatur hubungan antar lembaga negara, pemerintah, dan rakyat. Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 mengalami beberapa kali perubahan (amendemen) yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem pemerintahan agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta tuntutan perkembangan zaman. Kajian mengenai sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 penting dilakukan karena dalam praktiknya, penerapan konstitusi tidak terlepas dari interpretasi politik dan dinamika sosial yang berkembang....
Baca selengkapnya