tugas mandiri 5

 

Webinar Seri V – Open Data KPU untuk Ekosistem Civictech Pemilu 2024 yang Demokratis

Penyelenggara: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU)

Narasumber dari KPU/ Ekosistem Civictech:

1.      Adinda Tenriangke Muchtar. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center of Public Policy Research.

2.      Wenseslaus Manccut. Ketua Umum Asosiasi Media Saber Indonesia.

Tanggal pelaksanaan: 8 desember 2021

https://www.youtube.com/live/4tu28NfcJCY?si=ZJHGTmmWL0qhutXS

 

Webinar ini mengangkat tesis bahwa: pemanfaatan data terbuka oleh lembaga pemilu dan masyarkat sipil adalah kunci untuk menciptakan proses pemilu yang lebih demokratis, transparan, dan partisipatif.

 Argumentasi pendukung yang dikemukakan meliputi:

a.       Lembaga pemilu seperti KPU memiliki kumpulan data yang sangat besar (misalnya data pemilih, hasil pemilu, logistik) yang jika dibuka dan diolah oleh publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan publik.

b.      Data terbuka memungkinkan pengembangan aplikasi civic-tech (teknologi warga) yang memfasilitasi partisipasi publik, seperti pelaporan pelanggaran, pemantauan hasil real time, dan analisis independen.

c.       menurut penyelenggara, webinar ini menampilkan kasus-studi aplikasi civic-tech yang sudah digunakan dalam pemilu sebelumnya, serta statistik peningkatan partisipasi atau pengaduan yang masuk melalui saluran berbasis data terbuka.

d.      Penjelasan bahwa tanpa data terbuka, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan sulit untuk melakukan pemantauan independen dan penggerakan partisipasi, sehingga risiko legitimitas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu meningkat.

 

Kekuatan Argumentasi

a.       Logika argumennya cukup konsisten: apabila data terbuka → makin banyak pengawasan & partisipasi → makin demokratis. Hal ini mendukung konsep demokrasi deliberatif dan kualitas demokrasi bahwa partisipasi dan akuntabilitas adalah dimensinya.

b.      Bukti berupa aplikasi civic-tech dan data penggunaan menunjukkan relevansi praktis dalam konteks Indonesia yang akan menghadapi Pemilu 2024.

c.       Relevansi dengan konteks lokal: Indonesia dengan jumlah pemilih besar, tantangan data (kelengkapan, integritas) dan kebutuhan transparansi, sehingga topik sangat tepat.

Kelemahan Argumentasi

a.       Satu kelemahan: mungkin ada asumsi dasar bahwa “open data akan selalu menghasilkan partisipasi publik yang efektif”, padahal realitas menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses, kapasitas, atau motivasi untuk memanfaatkan data.

b.      Bisa ada bias dari penyelenggara (KPU) yang menekankan sisi positif tanpa banyak membahas kendala seperti keamanan data, privasi, manipulasi data, atau ketimpangan akses digital.

c.       Keterbatasan data: mungkin statistik yang disajikan bersifat internal atau belum diuji secara independen sehingga sulit diverifikasi — ini dapat mengurangi kredibilitas argumentasi.

d.      Perspektif yang kurang: diskusi mungkin kurang mengangkat kelompok marginal atau daerah tertinggal yang sulit akses internet/data sehingga open data di praktiknya tidak merata.

Perspektif Teoritis

a.       Hubungan dengan teori konsolidasi demokrasi (Larry Diamond)  demokrasi yang sehat memerlukan institusi yang kuat, partisipasi publik, dan legitimasi proses. Open data memperkuat institusi penyelenggara pemilu dan legitimasi lewat transparansi.

b.      Hubungan dengan teori demokrasi digital (Colin Crouch atau konsep “digital democracy”)  teknologi dan data membuka ruang baru bagi warga untuk berpartisipasi secara lebih aktif dan informasi-terbuka. Webinar ini secara jelas mengaitkan open data dan civic-tech ke ranah demokrasi digital.

c       Juga relevan dengan konsep “kualitas demokrasi” (democratic quality) yang menyebut partisipasi, kebebasan, dan pemerintahan yang responsif sebagai elemen. Open data dan civic-tech bisa menjadi instrument untuk meningkatkan kualitas ini.

Refleksi dan Sintesis

Secara pribadi, saya setuju bahwa open data dan teknologi civic-tech memiliki potensi besar dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Namun, potensi itu hanya akan terealisasi jika ada kesetaraan akses, pemahaman literasi data di kalangan masyarakat, dan regulasi yang menjamin keamanan serta privasi data. Literatur menunjukkan bahwa demokrasi inklusif tidak cukup hanya membuka data, tetapi juga memastikan semua warga — termasuk kelompok marjinal — dapat mengakses dan memanfaatkan data tersebut (lihat teori demokrasi inklusif).
Implikasi bagi praktik demokrasi di Indonesia adalah: jika KPU dan institusi terkait benar melaksanakan kebijakan open data dengan baik, maka pemilu ke depan (termasuk Pemilu 2024) dapat menjadi lebih transparan dan partisipatif, meningkatkan kepercayaan publik. Namun jika tidak, maka potensi kesenjangan digital dan data bisa memperburuk ketidaksetaraan demokrasi.

Rekomendasi:

1.      Institusi pemilu harus menyediakan pelatihan literasi data bagi masyarakat sipil, mahasiswa, LSM agar mereka bisa memanfaatkan open data.

2.      Harus ada regulasi yang mengatur privasi dan keamanan data pemilu agar data terbuka tidak disalahgunakan atau menimbulkan manipulasi.

3.      Fokus khusus pada daerah tertinggal/terpencil agar akses digital dan data tidak hanya di kota besar saja, sehingga demokrasi digital benar-benar inklusif.

4.      Melakukan evaluasi independen atas dampak open data dan civic-tech terhadap partisipasi dan legitimasi pemilu, sebagai bahan perbaikan kebijakan ke depan.

Referensi

Warburton, R. (2023). Digital Democracy: The New Public Sphere. Routledge.

Tambang, M., & Wijaya, H. (2022). “Partisipasi Politik Digital di Kalangan Generasi Muda Indonesia.” Jurnal Ilmu Politik Indonesia, 15(2), 45-63.

Smith, A., & Anderson, M. (2021). “Open Data and Civic Technology: Enabling Public Participation in Election Processes.” Journal of Democracy and Technology, 8(1), 12-30.

Diamond, L. (2020). Democratic Consolidation in the European Union and Beyond.