Tugas Mandiri 13

 

MENCARI TITIK TEMU : REFLEKSI TANTANGAN HARMONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH.

 

PENDAHULUAN

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelarasan kebijkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi salah satu prasyarat utama terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif. Desentralisasi yang diperkuat sejak reformasi memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, namun di sisi lain tetep memerlukan koordinasi erat dengan pemerintahan pusat. Dalam praktiknya, harmoni kebijakan sering kali sulit dicapai karena adanya perbedaan kewenangan, kebutuhan lokal, hingga kepentingan politik yang tidak slalu sejalan. Kondisi ini kemudian memunculkan fenomena tumpang tindih regulasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

Tesis reflektif saya adalah bahwa harmonisasi kebijakan pusat daerah saat ini masih menghadapi hambatan struktural dan politis yang signifikan sehingga sering menciptakan kebingungan implementasi, ketidakefektifan program, dan ketidakpastian hukum. Meski demikian, saya percaya bahwa dengan komunikasi yang setara, mekanisme koordinasi yang adaptif, serta penghargaan terhadap keragaman daerah, titik temu harmonisasi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

 

ANALISIS TANTANGAN  

1.      Aspek Yuridis : Tumpah Tindih Regulasi

Salah satu tantangan terbesar dalam harmonisasi kebijakan adalah persoalan tumpah tindih regulasi antara kebijakan pusat dan daerah. Indonesia memiliki banyak tingkatan produk hukum mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Banyaknya lapisan regulasi ini sering menimbulkan tumpang tindih, terutama ketika pemerintahan pusat mengeluarkan kebijakan beru yang harus segera diikuti daerah, sementara Perda yang ada belum direvisi.

Masalah muncul  karena proses revisi Perda membutuhkan waktu yang panjang, melibatkan konsultasi public, persetujuan DPRD, hingga sinkronisasi dengan kementrian terkait. Kondisi ini menyebabkan jeda waktu implementasi yang cukup lama. Di sisi lain, pemerintahan pusat sering menuntut percepatan realisasi kebijakan dengan alasan kepentingan nasional. Konflik inilah yang memunculkan ketidakseimbangan anatara kebutuhan daerah dan kewenangan pusat.

Contoh nyata terlihat pada implementasi UU Cipta Kerja. Banyak daerah belum menyesuaikan Perda Tata Ruang mereka dengan kebijakan pusat yang menekankan kemudia investasi. Akibatanya, izin pemanfaatan uang tidak dapat diterbitkan meski regulasi pusat telah berlaku. Ketidakseleraan yuridis ini tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga menghambat pelaku usaha yang membutuhkan dasar hukum yang jelas untuk beroperasi.

 

2.      Aspek Politis : Perbedaan kepentingan dan Dinamika Kekuasaan.

Selain masalah hukum, tantangan harmonisasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh faktor politis. Pemerintah pusat dan kepala daerah memiliki basis kekuasaan, konstituen, dan agenda politik yang berbeda. Pemerintah pusat berfokus pada stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan agenda pemerintahan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, kepala daerah memprioritaskan kebutuhan lokal serta kepentingan masyarakat yang memilih mereka. Perbedaan orientasi politik ini sering memicu ketidakharmonisan kebijakan.

Dinamika politik ini tampak jelas dalam penanganan pandemi COVID-19. Beberapa kepala daerah, seperti DKI Jakarta, mengambil kebijakan pembatasan mobilitas yang lebih ketat karena menilai kondisi daerahnya sangat darurat. Sementara pusat mendorong adanya keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional. Akibatnya, muncul perbedaan kebijakan yang membuat pelayanan publik membingungkan, terutama bagi masyarakat yang harus mengikuti aturan yang berbeda antara pusat dan daerah.

Faktor politis juga terlihat ketika daerah merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pusat. Hal ini menciptakan resistensi, terutama pada daerah yang memiliki kepemimpinan kuat atau agenda politik yang tidak selaras dengan pemerintah pusat. Ketegangan semacam ini bisa menghambat implementasi kebijakan, memperlambat koordinasi, dan berpotensi menciptakan konflik kewenangan.

Dengan demikian, tantangan politis dalam harmonisasi bukan sekadar persoalan kepentingan yang berbeda, tetapi juga menyangkut komunikasi, hubungan kekuasaan, dan rasa kepemilikan terhadap kebijakan. Tanpa sinergi politik, harmonisasi kebijakan tidak mungkin berjalan efektif.

 

REFLEKSI DAN DAMPAK

Ketidakharmonisan kebijakan antara pusat dan daerah memiliki konsekuensi langsung terhadap pelayanan publik. Salah satu contoh nyata adalah polemik antara UU Cipta Kerja dan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang. Pemerintah pusat mendorong percepatan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan revisi perencanaan ruang, tetapi banyak Perda RTRW di berbagai daerah belum menyesuaikan diri. Di wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, proses revisi Perda berlangsung lambat sehingga izin pemanfaatan ruang tidak dapat diterbitkan. Investor yang telah memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat tetap terhambat di level daerah karena dasar hukum lokal tidak selaras. Ketidakpastian regulasi ini membuat iklim investasi menjadi tidak stabil.

Contoh lainnya muncul dalam penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020–2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta—di bawah kepemimpinan Anies Baswedan—menerapkan pembatasan yang lebih ketat dibandingkan kebijakan pusat. Di satu sisi, pusat berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional; di sisi lain, daerah menilai situasi di lapangan mengharuskan tindakan yang lebih tegas. Akibat perbedaan kebijakan ini, masyarakat mengalami kebingungan karena aturan jam operasional, pembatasan kegiatan, hingga mekanisme distribusi bantuan sosial tidak konsisten. Aparat daerah pun sering menerima instruksi yang berubah secara cepat, sehingga implementasi kebijakan menjadi tidak rapi.

Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa disharmoni kebijakan bukan hanya problem birokrasi, tetapi cerminan kurangnya keselarasan visi dan komunikasi antara pusat dan daerah. Refleksi saya adalah bahwa masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya, mulai dari pelayanan publik yang melambat, proses perizinan yang berbelit, hingga ketidakpastian hukum yang menghambat aktivitas ekonomi. Harmonisasi kebijakan seharusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan politis atau administratif.

 

SOLUSI KREATIF DAN KESIMPULAN

Menurut pandangan saya, harmonisasi kebijakan tidak dapat tercapai jika komunikasi antara pusat dan daerah masih bersifat hierarkis dan satu arah. Pemerintah perlu membangun mekanisme dialog yang setara melalui forum komunikasi rutin, pelibatan daerah sejak tahap penyusunan regulasi, serta pemanfaatan teknologi untuk menyelaraskan regulasi secara real time. Penerapan dashboard regulasi nasional, misalnya, dapat menjadi alat transparansi sekaligus pengawasan agar tumpang tindih regulasi dapat dicegah sejak awal.

Dalam aspek pengawasan, pusat perlu mengambil peran sebagai fasilitator yang mendukung kreativitas daerah, bukan sekadar pengontrol yang membatasi. Ketika pusat dan daerah saling mempercayai dan menghargai ruang inovasi masing-masing, kebijakan yang dihasilkan akan lebih adaptif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, titik temu harmonisasi bukan sekadar menyamakan aturan, tetapi membangun kemitraan sejati antarlevel pemerintahan. Dengan kerja sama yang sejajar dan koordinasi yang berkelanjutan, Indonesia dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, efektif, dan merata di seluruh daerah.