Tugas Terstruktur 6

 

HAK UNTUK MENGETAHUI : MENGAPA KEBENARAN ADALAH BAGIAN DARI KEADILAN.

Abstrak

Artikel reflektif ini membahas pentingnya hak untuk mengetahui kebenaran sebagai bagian dari prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial. Di tengah arus informasi yang cepat, transparansi dan keterbukaan menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat. Hak untuk mengetahui bukan hanya aspek legal, tetapi juga moral, yang memberi jaminan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap informasi yang benar. Tulisan ini menguraikan persoalan utama terkait penyebaran informasi yang salah, minimnya transparansi, serta tantangan dalam menegakkan HAM. Refleksi ini diakhiri dengan pemikiran solutif sebagai wujud sikap sadar HAM yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik.

Kata Kunci : Hak asasi manusia, kebenaran, keadilan, transparansi, informasi public.

 

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang status, identitas, atau perbedaan apa pun. Salah satu aspek penting dalam HAM adalah hak untuk mengetahui kebenaran, yaitu hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan transparan. Hak ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan, karena seseorang tidak dapat memperjuangkan haknya apabila informasi yang diterima tidak benar atau tidak lengkap.

Dalam materi pembelajaran HAM, ditegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi yang benar merupakan syarat fundamental bagi demokrasi dan keadilan. Tanpa transparansi, kekuasaan dapat disalahgunakan, dan masyarakat tidak dapat melakukan kontrol sosial. Oleh karena itu, hak untuk mengetahui menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, bertanggung jawab, serta sadar terhadap nilai-nilai HAM.

Permasalahan

Meskipun hak untuk mengetahui diakui sebagai bagian dari HAM, dalam praktiknya hak ini sering terhambat oleh beberapa permasalahan:

1.      Penyebaran informasi yang tidak akurat, baik berupa hoaks, misinformasi, maupun disinformasi, yang dapat merugikan masyarakat.

2.      Kurangnya transparansi dari lembaga public, terutama terkait data, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan.

3.      Ketimpangan literasi digital, yang membuat sebagian masyarakat sulit membedakan mana fakta dan mana manipulasi.

4.      Penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam akses dan penggunaan data.

Permasalahan-permasalahan ini membuat pemenuhan hak untuk mengetahui tidak berjalan optimal, dan pada akhirnya berdampak pada terciptanya ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pembahasan

Hak untuk mengetahui memiliki posisi strategis dalam memastikan tegaknya HAM. Prinsip ini berkaitan erat dengan nilai keadilan, karena tanpa informasi yang benar, masyarakat tidak bisa memahami, menuntut, atau mempertahankan hak-haknya. Dalam sistem demokrasi, hak untuk mendapatkan informasi diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), yang memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik.

Namun, tantangan di era digital membuat hak untuk mengetahui semakin kompleks. Masyarakat kini menerima informasi dalam jumlah besar, tetapi tidak semua informasi tersebut benar. Hoaks yang menyebar cepat melalui media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketakutan serta konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk mengetahui bukan hanya tentang akses informasi, tetapi juga tentang kualitas informasi itu sendiri.

Dari perspektif HAM, penyebaran informasi palsu adalah bentuk pelanggaran tidak langsung terhadap hak masyarakat, karena menyesatkan dan dapat merugikan banyak pihak. Jika masyarakat menerima informasi yang salah, mereka dapat mengambil keputusan yang tidak tepat, bahkan membahayakan diri sendiri. Contohnya, hoaks kesehatan, hoaks politik, dan manipulasi data publik.

Selain itu, kurangnya transparansi dari badan publik membuat masyarakat kesulitan memahami proses pengambilan kebijakan. Ketika informasi ditutup-tutupi, kepercayaan publik melemah, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Inilah yang membuat hak untuk mengetahui menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan adil (good governance).

Sebagai peserta didik, saya menyadari pentingnya hak ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering melihat bagaimana teman sebaya terpengaruh oleh informasi palsu karena kurangnya kemampuan memverifikasi sumber. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital merupakan bagian penting dari pemenuhan hak untuk mengetahui. Individu bukan hanya harus mampu mengakses informasi, tetapi juga harus memiliki kemampuan kritis untuk memilah dan menganalisisnya.

Refleksi ini membuat saya memahami bahwa kebenaran adalah pondasi keadilan. Tanpa kebenaran, hak-hak lain pun sulit ditegakkan. Oleh karena itu, setiap orang, termasuk saya sebagai siswa/mahasiswa, perlu berperan aktif dalam menjaga kualitas informasi dengan cara kritis, bertanggung jawab, dan selektif dalam menerima maupun menyebarkannya.

Kesimpulan dan Saran

Hak untuk mengetahui merupakan aspek penting dalam Hak Asasi Manusia karena kebenaran menjadi dasar bagi terciptanya keadilan dan kepercayaan publik. Di era derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan akses terhadap data yang akurat sekaligus kemampuan untuk memilah informasi secara kritis. Oleh karena itu, upaya pemenuhan hak ini memerlukan peran pemerintah yang lebih transparan, lembaga pendidikan yang memperkuat literasi digital, serta masyarakat yang berhati-hati sebelum menerima atau menyebarkan informasi. Dengan sinergi tersebut, budaya kejujuran dan keterbukaan dapat tumbuh sehingga hak untuk mengetahui benar-benar menjadi bagian dari keadilan sosial.

Daftar Pustaka

Bahan Ajar HAM , Materi Pembelajaran 1.
Nurcholis, A. (2019). Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia.
Kemdikbud. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Nasution, A. (2020). “Literasi Digital dan Tantangan Informasi di Era Global.” Jurnal komunikasi digital